Sementara itu, “Fair Work” sebagai tujuan akhir dari regulasi ini diwujudkan dalam bentuk pekerjaan yang layak, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.
Keberhasilan RUU Ketenagakerjaan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi ini mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, regulasi yang baik sekalipun berpotensi kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama.
Dalam konteks generasi pekerja masa kini dan masa depan, RUU Ketenagakerjaan harus menjadi fondasi bagi terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Framing “Fair Rules, Fair Work” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.
Pembahasan RUU Ketenagakerjaan bukan hanya soal merumuskan aturan, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan dunia kerja Indonesia. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, regulasi ini tidak hanya akan melindungi pekerja, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global yang terus berlangsung.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia