Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar regulasi tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap buruh sebagai prioritas utama. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan berpotensi menjadi solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi di dunia kerja. Ketimpangan tersebut mencakup perbedaan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga perlindungan sosial yang belum merata. Dalam pandangan Komisi IX, regulasi baru ini harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki ketimpangan dalam dunia kerja. Regulasi baru dinilai perlu disusun secara adil, adaptif, dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pendekatan komprehensif ini penting mengingat struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga informal, dari sektor tradisional hingga ekonomi digital. RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi seluruh spektrum tersebut tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Konsep “Fair Rules” dalam RUU Ketenagakerjaan mencakup transparansi dan kepastian hukum. Selama ini, salah satu keluhan utama dari pelaku usaha adalah inkonsistensi regulasi yang sering berubah dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisi lain, pekerja juga seringkali berada dalam posisi lemah akibat kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami menjadi kebutuhan mendesak.