KALABAHI, WARTAALOR.COM – Penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa di Kabupaten Alor kembali menjadi perhatian publik. Dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor diketahui telah menyurati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia guna meminta keterangan sebagai saksi ahli.
Namun, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Pasalnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa merupakan tanggung jawab lintas kementerian yang melibatkan setidaknya tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Tiga Pilar Pengawasan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa dirancang dalam sistem pengawasan yang terintegrasi guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Masing-masing kementerian memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan memiliki kewenangan utama dalam aspek pengelolaan fiskal Dana Desa. Peran tersebut meliputi:
- Penetapan rincian alokasi Dana Desa untuk setiap daerah;
- Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran serta realisasi penggunaan Dana Desa
- Pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan anggaran sesuai ketentuan keuangan negara.
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri berperan dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa dan pengawasan tata kelola keuangan desa, antara lain:
- Penyusunan pedoman pengelolaan dan pengawasan keuangan desa;
- Pembinaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- Penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan;
- Pengembangan dan implementasi sistem informasi keuangan desa, termasuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendes PDTT berfokus pada aspek kebijakan pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa, meliputi: