Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Benny, sesuai ketentuan perundang-undangan, lembaga yang memiliki otoritas dalam menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Yang berwenang menghitung kerugian negara itu hanya BPK. Bukan ahli dari kampus-kampus yang tidak jelas dasar kewenangannya,” tegasnya.
Ia pun mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Jaksa Agung, agar menjadi perhatian serius dalam pembenahan kinerja institusi kejaksaan ke depan.
“Saya berharap, ke depan proses penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan bukti yang kuat, sehingga tidak lagi menimbulkan korban akibat prosedur yang dinilai keliru,” tutupnya. (*)
