Anggota DPR RI Benny K Harman Soroti Kinerja Kejaksaan: Kerap Penetapan Tersangka Sebelum Didukung Bukti

Menurutnya, pola tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama dari kalangan kepala desa. 

Ia menyampaikan bahwa setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, aparat penegak hukum justru baru berupaya mencari dan menyusun bukti, termasuk menghitung kerugian negara.

Benny menjelaskan, dalam sejumlah kasus, upaya penghitungan kerugian negara kerap dilakukan setelah status tersangka ditetapkan. Bahkan, hasilnya seringkali tidak konsisten.

“Ada yang sudah datang ke BPK, hasilnya tidak ditemukan kerugian negara. Kemudian ke BPKP, hasilnya juga sama. Namun tetap dicari lagi, bahkan sampai melibatkan pihak lain yang tidak jelas asal-usul keahliannya untuk menghitung kerugian negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti munculnya fenomena penggunaan “ahli” yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam menentukan kerugian negara.

Pos terkait