KALABAHI, WARTAALOR.COM – Maraknya aksi tawuran pemuda antar kampung di wilayah Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan tajam dari tokoh muda Alor, Hermanto Djahamouw, S.H. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hermanto Djahamouw yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Alor, menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi di Kalabahi, Senin (16/03/2026). Ia menyoroti bahwa konflik antar kampung terus terjadi secara berulang, bahkan di tengah suasana bulan suci Ramadan.
Menurutnya, intensitas kerusuhan yang terus meningkat menunjukkan lemahnya kepemimpinan daerah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir secara maksimal sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPRD Alor,” ujarnya.
Pemerintah Dinilai Tidak Maksimal
Hermanto menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah memiliki kewajiban untuk memimpin jalannya pemerintahan sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya.
Ia mengakui bahwa aparat keamanan seperti TNI dan Polri telah bekerja maksimal. Namun demikian, menurutnya, aparat di lapangan cenderung tidak bertindak tegas karena kekhawatiran akan disalahkan dalam penanganan konflik.
“Dalam kondisi seperti ini, pemimpin daerah harus bertanggung jawab penuh. Ini persoalan serius yang tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
Kritik Pola Mediasi Damai
Dikutip dari pinta1.com Hermanto juga mengkritik pola penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan pemerintah daerah bersama pimpinan DPRD. Ia menilai pendekatan mediasi damai yang berulang justru membuat konflik menjadi kebiasaan.
