KALABAHI, WARTAALOR.COM – Maraknya aksi tawuran pemuda antar kampung di wilayah Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan tajam dari tokoh muda Alor, Hermanto Djahamouw, S.H. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hermanto Djahamouw yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Alor, menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi di Kalabahi, Senin (16/03/2026). Ia menyoroti bahwa konflik antar kampung terus terjadi secara berulang, bahkan di tengah suasana bulan suci Ramadan.
Menurutnya, intensitas kerusuhan yang terus meningkat menunjukkan lemahnya kepemimpinan daerah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir secara maksimal sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPRD Alor,” ujarnya.
Pemerintah Dinilai Tidak Maksimal
Hermanto menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah memiliki kewajiban untuk memimpin jalannya pemerintahan sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya.
Ia mengakui bahwa aparat keamanan seperti TNI dan Polri telah bekerja maksimal. Namun demikian, menurutnya, aparat di lapangan cenderung tidak bertindak tegas karena kekhawatiran akan disalahkan dalam penanganan konflik.
“Dalam kondisi seperti ini, pemimpin daerah harus bertanggung jawab penuh. Ini persoalan serius yang tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
Kritik Pola Mediasi Damai
Dikutip dari pinta1.com Hermanto juga mengkritik pola penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan pemerintah daerah bersama pimpinan DPRD. Ia menilai pendekatan mediasi damai yang berulang justru membuat konflik menjadi kebiasaan.
Ia secara khusus menyinggung peran Ketua DPRD Alor, Paulus Buche Brikmar, yang kerap turun langsung melakukan mediasi di lokasi konflik.
Menurut Hermanto, meskipun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai, namun tidak memberikan efek jera karena para pelaku yang sempat diamankan seringkali dilepaskan kembali.
“Beberapa hari setelah mediasi, kerusuhan kembali terjadi. Ini menunjukkan pendekatan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan,” katanya.
Dorong Penegakan Hukum Tegas
Sebagai solusi, Hermanto mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kerusuhan. Ia mengusulkan agar aparat melakukan langkah-langkah konkret, seperti:
1. Menyisir wilayah-wilayah rawan konflik
2. Menangkap pelaku dan aktor utama kerusuhan
3. Melakukan proses hukum secara transparan
4. Menahan pelaku yang terbukti bersalah di lembaga pemasyarakatan
Ia bahkan menyarankan jika kapasitas lembaga pemasyarakatan di Alor tidak mencukupi, para pelaku dapat dipindahkan ke lapas lain di wilayah NTT.
Selain itu, Hermanto juga mengusulkan patroli gabungan antara TNI, Polri, dan Satpol PP yang didukung pembiayaan dari pemerintah daerah guna mencegah potensi konflik berulang.
Dampak Sosial dan Dugaan Aktor di Balik Konflik
Hermanto mengungkapkan bahwa dampak kerusuhan yang terjadi sangat merugikan masyarakat. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak, tempat usaha hancur, serta kendaraan roda dua dibakar oleh massa.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya aktor intelektual di balik konflik yang terus berulang, meskipun ia mengaku tidak memiliki bukti konkret.
“Bisa saja ada, bisa juga tidak. Tapi situasinya mencurigakan karena konflik terjadi terus-menerus dan tidak lagi dipicu persoalan klasik seperti batas wilayah,” ujarnya.
Seruan untuk Semua Pihak
Mengakhiri pernyataannya, Hermanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Alor untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, serta seluruh anggota DPRD, harus mengambil tanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi saat ini.
“Kalau tidak segera diselesaikan, konflik ini bisa berkembang lebih besar. Semua pihak harus bekerja dengan hati nurani demi menjaga keamanan daerah,” pungkasnya. (*)
