PUREMAN, WARTAALOR.COM – Harapan masyarakat Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menikmati layanan listrik akhirnya mulai terwujud. Wilayah yang berada di beranda perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) ini selama bertahun-tahun menghadapi keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, dan listrik.
Kabar menggembirakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi NasDem, Joni Tulimau, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Pureman, Kamis (12/2/2026). Ia hadir mewakili Ketua DPRD Alor dan menyampaikan hasil perjuangan lintas sektor yang dilakukan bersama anggota DPRD lainnya hingga ke tingkat pusat.
Dalam sambutannya, Joni memastikan bahwa proposal yang diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah disetujui. Program tersebut mencakup pemasangan jaringan listrik sekaligus pemberian meteran listrik gratis bagi seluruh masyarakat Kecamatan Pureman.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah, proposal yang kami bawa ke Kementerian ESDM telah disetujui. Akan ada pemasangan jaringan listrik dan pemberian meteran gratis untuk seluruh masyarakat Kecamatan Pureman,” ujar Joni disambut antusias peserta Musrenbang.
Untuk mendukung kelancaran program tersebut, Joni meminta pemerintah kecamatan dan desa segera melakukan pendataan calon penerima manfaat. Langkah ini penting agar proses survei teknis dari kementerian dapat berjalan tepat waktu dan tidak ada warga yang terlewat.
“Segera siapkan nama-namanya, jangan sampai ada yang terlewat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Joni juga menyoroti pagu anggaran Kecamatan Pureman tahun 2027 yang berada di kisaran Rp1 miliar lebih. Ia meminta Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) memberikan perlakuan khusus bagi Pureman, mengingat kondisi geografis dan keterisolasian wilayah yang berbeda dari kecamatan lain.
Menurutnya, kesenjangan infrastruktur, akses jalan penghubung yang belum memadai, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta kesenjangan sosial menjadi alasan kuat perlunya alokasi anggaran afirmatif.
“Pureman ini berbeda. Harus ada perhatian lebih dan alokasi anggaran khusus. Kita tidak bisa membiarkan wilayah ini terus lambat tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Selain membawa kabar baik, Joni juga menjalankan fungsi pengawasan dengan menyoroti pemanfaatan fasilitas publik. Ia menegur keras belum difungsikannya gedung SD Negeri Kolomana di Desa Kailesa yang telah selesai dibangun.
“Gedung itu diperjuangkan dengan air mata dan pergumulan luar biasa. Kalau sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan, bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman? Saya minta pemerintah kecamatan dan desa segera berkoordinasi agar gedung itu segera digunakan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Joni mengapresiasi progres pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Kailesa yang telah mencapai sekitar 90 persen. Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Menutup sambutannya, Joni berpesan kepada peserta Musrenbang dari tingkat kabupaten agar sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat Pureman, terutama setelah melihat langsung kondisi wilayah dari Kalabahi menuju Pureman.
“Kita sudah merasakan perjalanan dari Kalabahi ke Pureman dan mengetahui kondisi sesungguhnya. Karena itu, aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus kita perjuangkan bersama dengan kesungguhan,” katanya.
Acara Musrenbang kemudian dibuka secara resmi oleh Camat Pureman yang mewakili Bupati Alor. Melalui forum perencanaan ini, diharapkan aspirasi masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi secara maksimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah. ***(joka
