Oleh: Zulfikar Ibrahim
Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan warga menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat luas untuk terus menjaga solidaritas dan kepercayaan terhadap langkah-langkah negara yang hadir secara nyata dalam situasi krisis, karena keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari keterlibatan semua pihak dalam memastikan pemulihan berjalan berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir memaparkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengimplementasikan sistem enam klaster penanganan bencana sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II, sebuah pendekatan yang dirancang untuk memastikan setiap aspek penanganan, mulai dari evakuasi, logistik, kesehatan, hingga pemulihan awal, berjalan secara sistematis, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di tengah keterbatasan yang ada.
Ia juga menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat memiliki peran strategis agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur, mengingat skala kerusakan yang cukup luas membutuhkan sumber daya besar, baik dari sisi anggaran, teknis, maupun kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga sinergi pusat dan daerah menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar.
Harapan agar rapat koordinasi tersebut mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dieksekusi di lapangan menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak ingin pemulihan pascabencana terjebak dalam proses yang berlarut-larut, melainkan bergerak cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan melayani masyarakatnya di saat paling membutuhkan.
