Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah agar tidak mencoba memainkan anggaran penanganan bencana yang kini tengah digelontorkan negara untuk penyintas banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan ini disampaikan karena praktik korupsi dalam anggaran kebencanaan kerap berulang, terutama ketika alokasi dana meningkat drastis pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,81 triliun. Karena itu, Presiden meminta seluruh instrumen hukum dan pengawasan diaktifkan penuh agar tidak ada anggaran yang bocor.
“Jadi, kepolisian, semua pihak, periksa pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” tegas Prabowo.
Pesan keras tersebut langsung ditindaklanjuti sejumlah lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal setiap rupiah anggaran kebencanaan agar tidak kembali diselewengkan seperti kasus-kasus sebelumnya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan akan mengerahkan kedeputian terkait.
