“Mudah-mudahan apa yang sudah dilihat hari ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan lain supaya semua perumahan subsidi berkualitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” ucapnya.
Qodari juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan MBR membutuhkan kerja sama menyeluruh antara kementerian teknis, pengembang, dan pemerintah daerah. Ia menyebut Kementerian PKP sebagai pihak yang mengoordinasikan implementasi program tersebut bersama BP Tapera dan para pengembang.
“Ini semua adalah kerja keras, sebuah ekosistem perumahan yang besar. Dirijennya adalah Kementerian PKP yang dipimpin Pak Maruarar Sirait, dan semua pihak di tempat ini,” tuturnya.
Peninjauan Kepala Staf Kepresidenan juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan, sebagai pihak pengembang. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah memastikan rumah subsidi tidak hanya terbangun secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang layak bagi MBR dalam jangka panjang.***