Oleh : Yunzi Lailani )*
Perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan intervensi gizi yang semakin inklusif dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses makanan bergizi yang memadai sejak usia dini. Langkah ini tidak hanya menyasar siswa sekolah sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga diperluas kepada berbagai kelompok rentan hingga tenaga pendidik. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan nasional terkait ketimpangan gizi, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi hambatan logistik dan akses pangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menggambarkan perluasan cakupan tersebut sebagai langkah strategis yang mengatasi ketidakmerataan akses makanan bergizi di berbagai lapisan masyarakat. Nanik menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kondisi anak-anak Indonesia agar tidak ada satu pun yang terabaikan dalam pemenuhan gizi. Menurutnya, Presiden ingin memastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini rawan mengalami kelaparan atau kondisi gizi buruk, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak jalanan, anak putus sekolah, hingga pemulung, dapat merasakan langsung manfaat dari program ini. Hal tersebut menjadi refleksi nyata bahwa agenda pembangunan manusia tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga berpusat pada keberpihakan kepada kelompok paling rentan.
Yang menjadi terobosan penting dalam fase terbaru program MBG adalah diperluasnya penerima manfaat kepada tenaga pendidik, baik guru negeri, guru swasta, tenaga honorer, ustadz, maupun pengajar pesantren. Nanik menilai bahwa tenaga pendidik memegang peran sentral dalam membentuk kualitas generasi muda sehingga aspek pemenuhan gizi mereka perlu menjadi perhatian. Pemerintah melihat bahwa guru adalah ujung tombak keberhasilan implementasi MBG di sekolah, mulai dari pendampingan, pengawasan konsumsi siswa, hingga edukasi mengenai pola makan sehat. Dengan menjadikan pendidik sebagai penerima manfaat, pemerintah ingin memastikan bahwa kelompok ini juga memiliki asupan gizi yang cukup agar tetap produktif dalam menjalankan peran strategis mereka.
