Oleh: Fauziyah Hasan
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anggaran bantuan bagi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Di tengah situasi darurat yang masih berlangsung, pemerintah menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama sekaligus memastikan mekanisme pengawasan berjalan kuat sejak awal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan siap mengawasi aliran anggaran bantuan bencana, sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga integritas proses penanganan darurat hingga fase pemulihan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memprioritaskan respons cepat terhadap para korban. Ia menyampaikan bahwa penanganan darurat menjadi langkah pertama yang harus dipastikan berjalan optimal sebelum masuk pada tahapan pengawasan teknis anggaran. Menurutnya, pemerintah tengah memastikan keselamatan warga, kebutuhan dasar, serta penyaluran bantuan mendesak sebagai prioritas mutlak dalam fase darurat ini.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan anggaran tetap menjadi perhatian, dan KPK sudah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan. Setyo mengisyaratkan bahwa ketika situasi sudah lebih stabil, dirinya akan mengerahkan kedeputian yang berwenang untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Deputi Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Pencegahan dan Monitoring disebut sebagai unit yang berpotensi mengambil peran sentral dalam pengawasan tersebut. Melalui mekanisme itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan, terlebih pada bantuan kebencanaan yang melibatkan banyak sumber dana.
