Di sisi lain, dinamika serupa berlangsung di Kabupaten Tabanan, Bali. Pemerintah kabupaten tersebut baru saja menerima kunjungan kerja jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Sri Haryati. Dalam rangkaian kegiatan itu, kementerian menyerahkan bantuan BSPS sekaligus meninjau pelaksanaan program rumah subsidi di lapangan. Melalui sudut pandang Sri Haryati, terlihat jelas bahwa pemerintah pusat saat ini semakin menaruh perhatian terhadap pemetaan persoalan perumahan secara langsung di daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program, termasuk rumah subsidi, benar-benar tepat guna dan dapat dioptimalkan masyarakat.
Sri Haryati juga menyampaikan pandangannya bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo bukan hanya target angka, melainkan strategi pembangunan nasional yang memiliki efek berantai bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat menilai bahwa akses terhadap hunian layak berperan besar dalam menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kehadiran BSPS dipandang sebagai upaya penting dalam memperkuat fondasi program rumah subsidi di berbagai wilayah.
Komitmen ini turut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menilai bahwa dukungan pemerintah pusat melalui berbagai bantuan perumahan telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tabanan telah berhasil membangun sekitar 1.000 unit rumah melalui kerja sama dengan pengembang, baik untuk rumah subsidi maupun non-subsidi. Dirga memandang bahwa tambahan BSPS sebanyak 31 unit yang diterima daerahnya bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bukti keberlanjutan kolaborasi pusat-daerah untuk mendukung program besar Asta Cita Presiden Prabowo dalam penyediaan rumah rakyat.
Selain itu, kehadiran kementerian secara langsung ke berbagai daerah menjadi indikator penting dari pendekatan pemerintahan Prabowo yang mengedepankan pemetaan masalah secara faktual. Dengan melihat langsung kondisi lapangan, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa program rumah subsidi dan BSPS tidak berjalan secara administratif semata, tetapi benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, serta pengembang, termasuk memaksimalkan skema pembiayaan seperti FLPP.
