Oleh: Bara Winatha*)
Upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang 2025. Berbagai program mulai dari subsidi administrasi, peningkatan kuota pembiayaan rumah subsidi, hingga penguatan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus digalakkan untuk memastikan semakin banyak keluarga dapat menikmati rumah yang aman dan terjangkau. Langkah ini menjadi strategi penting untuk menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Pemerintah terus bekerja secara sinergis bersama perbankan serta pelaku industri properti untuk memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar catatan SLIK bagi MBR bisa ditinjau kembali atau bahkan dihapuskan untuk kepemilikan rumah subsidi. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar dan negara harus hadir dengan memberikan perlindungan serta kemudahan, bukan justru menciptakan hambatan yang berat bagi rakyat kecil. Pemerintah telah memberikan dukungan besar terhadap Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan anggaran Kementerian PKP hingga 100 persen dan perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melonjak dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Pemerintah juga telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, di mana lebih dari 220.000 unit rumah subsidi telah terealisasi hingga akhir November 2025.