Menurut Andi Gani, pembentukan lembaga baru ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja. DKPN akan menjadi lembaga setingkat kementerian yang memiliki kekuatan hukum dalam mengatur berbagai aspek kesejahteraan buruh, seperti pengupahan, perumahan, hingga pendidikan.
“Presiden ingin buruh memiliki wadah resmi yang kuat dan dapat berperan langsung dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.
Setelah DKPN terbentuk, pemerintah juga akan segera mengumumkan pembentukan Satgas PHK yang berfungsi menekan angka pemutusan hubungan kerja serta mempercepat penyerapan tenaga kerja baru.
“DKPN akan menjadi lembaga yang membentuk Satgas PHK. Nantinya, Satgas ini dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas luar biasa, seorang tokoh sipil dengan jabatan tinggi di pemerintahan,” kata Andi Gani.
