Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pembina masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai diterapkan di banyak lini kebijakan sosial. Bahwa pelanggaran harus ditindak, namun tidak melulu dengan hukuman yang mematikan masa depan.
Dalam konteks pengawasan legislatif, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, turut memberikan opini terkait hal ini. Pihaknya menambahkan bahwa sebelum mencoret, maka negara perlu memberi peringatan, edukasi keuangan, dan pembinaan. Ia menilai bahwa banyak penerima yang terjebak judi online bukan semata karena niat buruk, melainkan karena minimnya literasi digital dan keuangan. Oleh karena itu, ia mendorong agar penindakan dibarengi dengan intervensi edukatif dan rehabilitatif, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang masih bisa diselamatkan.
Pernyataan tersebut memperkuat argumen bahwa bansos tidak boleh lepas dari kontrol dan partisipasi lintas sektor. Dalam era digital seperti sekarang, data bukan sekadar angka, tetapi instrumen penting untuk menentukan arah kebijakan yang adil dan akurat. Pemerintah pusat telah mendorong integrasi sistem data kesejahteraan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (Siks-NG), yang menjadi acuan utama dalam penyaluran bansos.
Dalam menghadapi maraknya judi online, pemerintah memang dihadapkan pada tantangan besar. Di satu sisi, ada dorongan untuk memperluas jangkauan bansos agar inklusif. Di sisi lain, muncul fakta bahwa sebagian kecil penerima justru menyalahgunakan bantuan tersebut untuk hal-hal yang kontraproduktif. Namun langkah cepat dan terukur yang diambil menunjukkan bahwa pemerintah tidak ragu mengambil keputusan sulit demi menjaga kredibilitas program-program sosial yang telah dirancang untuk memberdayakan masyarakat.
Lebih dari itu, kasus ini menjadi cermin perlunya penguatan literasi keuangan dan literasi digital di tengah masyarakat. Judi online bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan dalam pengelolaan informasi, waktu, dan sumber daya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan dari ruang digital yang tak terkendali.
