Jakarta – Pemerintah memperkuat komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Kebijakan ini mulai diterapkan penuh pada penyaluran bansos Juni–Juli 2025 yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun.
DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi dari tiga sistem data utama yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE. Data ini kemudian diverifikasi ulang oleh BPKP untuk memastikan keabsahan dan status terkini penerima manfaat.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah data telah diverifikasi.
”Sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi, dan sekitar 14,3 juta di antaranya berada pada desil 1 hingga 4 yang menjadi prioritas utama penerima bansos,” ujarnya.
Data Kementerian Sosial menunjukkan, hingga pekan pertama Juli 2025, penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 80 persen, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menembus 84,7 persen dari total target 18,3 juta KPM. Total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah untuk periode ini mencapai Rp11,93 triliun.
