Oleh : Aristika Utami
Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pakar pertahanan, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini bertujuan agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi publik dan mencerminkan kebutuhan riil pertahanan negara di tengah perubahan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Komisi I DPR RI sebagai pihak yang membahas UU ini secara aktif menggelar forum dengar pendapat dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat. Para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi ternama turut dilibatkan untuk memberikan pandangan berbasis kajian ilmiah. Dalam diskusi-diskusi tersebut, para akademisi menekankan pentingnya pembahasan yang komprehensif dan partisipatif. Mereka menilai bahwa pembentukan undang-undang yang mengatur militer tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, karena berpotensi mengganggu keseimbangan antara otoritas sipil dan militer dalam sistem demokrasi.
Ketua LSM FKSPKT Kabupaten Tabalon, Ahmad Rusmadi S.AP mengatakan pihaknya mendukung penuh pengesahan UU TNI dan percaya, undang-undang ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan TNI, memungkinkan mereka berkolaborasi secara solid dengan berbagai komponen bangsa.
Dalam proses pengesahan, sidang-sidang Komisi I DPR dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau publik melalui siaran langsung maupun pemberitaan media massa. Ini merupakan bentuk akuntabilitas yang harus diapresiasi, mengingat isu militer kerap dianggap sensitif dan tertutup. Transparansi ini juga memperkuat legitimasi publik terhadap hasil akhir dari proses legislasi tersebut. DPR sebagai lembaga legislatif juga telah memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan substansi, hingga harmonisasi regulasi bersama Kementerian Hukum dan HAM.