Langkah konkret dalam memperluas akses program juga diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP dengan berbagai pihak di Jawa Barat. Menteri PKP Maruarar Sirait secara langsung menandatangani MoU dengan Gubernur Jawa Barat, para kepala daerah dari 11 kabupaten/kota, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BP Tapera. Nota kesepahaman ini menegaskan sinergi dalam penyediaan dan pemutakhiran data statistik serta pelaksanaan pembangunan rumah bagi MBR dan ASN di wilayah Jawa Barat.
Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sebanyak 13.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk ASN melalui skema KPR FLPP di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat, yang merupakan bagian dari total kuota 23.000 unit untuk wilayah tersebut. Sebanyak 13.000 unit dialokasikan melalui BP Tapera, sedangkan sisanya sebesar 10.000 unit disalurkan melalui Bank BJB.
Maruarar Sirait menekankan bahwa saat ini adalah waktu terbaik bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya ASN, untuk segera mengambil langkah memiliki rumah sendiri melalui program KPR FLPP. Ia juga menyuarakan pentingnya gotong royong dan dukungan dari semua pihak agar program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan dengan optimal dan menyentuh lebih banyak masyarakat.
Dari sisi pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman, menyuarakan usulan untuk memperluas variasi rumah subsidi di wilayahnya. Menurutnya, rumah subsidi saat ini dijual dengan harga sekitar Rp166 juta untuk ukuran rumah minimal 21 meter persegi dan tanah minimal 60 meter persegi. Namun, karena terdapat aspirasi dari ASN yang ingin memiliki rumah dengan ukuran lebih luas, pihaknya mengusulkan agar program KPR FLPP juga menyediakan alternatif rumah dengan harga Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Usulan tersebut dianggap relevan, mengingat tidak semua MBR berada pada kondisi ekonomi yang sama. Herman mengharapkan agar Menteri PKP bisa mempertimbangkan variasi harga ini demi memberikan keleluasaan dan pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi pembangunan 20 ribu rumah telah dimulai di berbagai wilayah seperti Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kota Bandung, Purwakarta, Bogor, Depok, dan Cianjur.
Dengan segala upaya, dukungan, serta fleksibilitas yang kini ditawarkan, program KPR FLPP 2025 sejatinya membuka ruang sangat besar bagi masyarakat, khususnya ASN yang selama ini kesulitan membeli rumah. Kini tinggal bagaimana para calon penerima manfaat bisa segera mengambil peluang ini dengan sigap dan tanggap, sebelum kuota yang terbatas tersebut habis terserap. Ajakan pun semakin kuat, bahwa kepemilikan rumah bukan lagi sekadar impian, melainkan sesuatu yang sangat mungkin diwujudkan melalui program gotong royong dan subsidi negara seperti KPR FLPP.
