Salah satu hal krusial dalam kesepakatan itu mencakup permohonan penambahan tenaga sumber daya manusia dari KPK guna mengawal pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan berbagai program di kementerian agar berjalan secara transparan. Maruarar menyampaikan bahwa permintaan tiga personel tambahan tersebut mendapatkan tanggapan positif secara langsung dari jajaran pimpinan KPK. Kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan barang rampasan negara dalam konteks pembangunan yang berkeadilan.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa memastikan bahwa lembaganya siap memberikan dukungan penuh. Ia menyebut bahwa satu personel sebelumnya sudah ditempatkan di Kementerian PKP, dan dengan tambahan tiga orang lagi, maka pengawasan dan pendampingan bisa dilakukan lebih menyeluruh.
Komitmen ini menandai pendekatan holistik yang coba diterapkan Maruarar dalam tata kelola kementeriannya. Ia tak hanya fokus pada pembangunan fisik berupa rumah subsidi, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi. Dengan begitu, program-program pemerintah bisa berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas.
Kebijakan perumahan yang menyasar pekerja seperti pengemudi taksi tidak hanya menyelesaikan masalah tempat tinggal, tapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh secara sosial dan ekonomi. Masyarakat kini perlu merespons dengan mendukung dan mengawasi kebijakan ini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan merata di masa depan.
)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
