Oleh : Aditya Anggara )*
Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial dan ruang publik diramaikan oleh gerakan Indonesia Gelap yang menyerukan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Aksi ini menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda yang mulai melek terhadap isu-isu sosial dan politik. Di satu sisi, Gerakan semacam ini muncul sebagai bagian dari iklim demokrasi, namun tetap perlu dikawal agar tidak menyimpang. Namun di sisi lain, perlu diakui bahwa gerakan ini juga memiliki potensi besar untuk ditunggangi oleh kepentingan politik yang tersembunyi di balik semangat idealisme.
Fenomena penunggang gerakan sosial bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia maupun dunia. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan momentum keresahan publik sebagai batu loncatan untuk agenda politik mereka sendiri. Hal ini juga patut diwaspadai dalam konteks Indonesia Gelap. Terutama ketika narasi yang digunakan dalam aksi mulai bergeser dari tuntutan konkret menuju serangan personal atau ideologis terhadap tokoh-tokoh politik tertentu. Aksi yang awalnya dimaksudkan untuk memperjuangkan nilai dan prinsip bisa dengan cepat berubah menjadi kendaraan politik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak bertanggung jawab.
Salah satu ciri dari gerakan yang mulai ditunggangi adalah kaburnya tujuan utama aksi itu sendiri. Misalnya, ketika tuntutan awal adalah terkait transparansi dalam pengelolaan energi atau lingkungan, namun dalam perjalanannya justru diseret ke isu pemilu, pencitraan tokoh, atau penyudutan lembaga tertentu tanpa dasar yang kuat. Di sinilah titik kritis muncul, publik bisa kehilangan fokus pada substansi permasalahan, dan aksi yang semestinya membawa solusi justru menambah polarisasi di tengah masyarakat. Hal tersebut juga tentunya akan berujung pada terjadinya konflik antar masyarakat.
