Lebih luas lagi, aksi-aksi yang dilakukan oleh OPM selama ini telah melampaui batas konflik politik dan ideologis, karena telah mengarah pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. OPM diketahui melakukan pembakaran sekolah di Distrik Beoga, pembunuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, hingga pembantaian terhadap 11 warga yang sedang mendulang emas di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Perbuatan keji tersebut merupakan bentuk nyata dari ancaman terhadap hak-hak dasar warga Papua untuk hidup aman, bersekolah, bekerja, dan menikmati pembangunan.
Tak berhenti pada aksi fisik, OPM juga aktif menyebarkan disinformasi melalui berbagai platform media sosial. Mereka menggunakan akun-akun seperti “OPM-TPNPB”, Tpnpb News, hingga Paradise Broadcasting dalam menyebarkan hoaks yang dapat memprovokasi masyarakat dan mengganggu persepsi publik nasional maupun internasional terhadap kondisi Papua. Upaya tersebut harus dipahami sebagai bagian dari strategi perang asimetris yang berusaha menggoyahkan legitimasi negara dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap upaya pembangunan dan rekonsiliasi di Papua.
Datsatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menyatakan bahwa operasi penindakan ini merupakan bagian dari upaya serius TNI dalam menumpas setiap ancaman terhadap keselamatan masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa tindakan ini bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa TNI bertindak berdasarkan mandat konstitusional untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, termasuk saudara-saudara di Papua.
Dalam konteks pembangunan Papua, keberhasilan ini menjadi pintu gerbang penting bagi penguatan keamanan yang akan mendorong iklim kondusif bagi percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah pusat selama ini telah menggelontorkan banyak anggaran dan perhatian khusus bagi Papua, termasuk melalui skema Otonomi Khusus dan proyek strategis nasional. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat terwujud jika keamanan dan ketertiban dapat dijamin secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sektor keamanan melalui operasi seperti ini adalah bagian integral dari strategi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di daerah rawan konflik seperti Puncak Jaya, membutuhkan ketenangan dan jaminan keselamatan agar bisa hidup dengan layak. Negara melalui TNI dan aparat keamanan lainnya harus terus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan cara menghalau semua bentuk teror dan kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Langkah yang telah ditempuh dalam operasi di Ilamburawi adalah bukti konkret bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan.