Pembebasan Lahan dan Pembukaan Rekrutmen Tenaga Pengajar Wujudkan Percepatan Program Sekolah Rakyat

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mempercepat proses pembebasan lahan dan membuka rekrutmen besar-besaran untuk tenaga pengajar. Upaya ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi pendidikan inklusif untuk menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan padat penduduk yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas pendidikan.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang digagas untuk mendekatkan sarana belajar kepada masyarakat miskin dan marjinal. Dengan konsep pendidikan gratis, kurikulum adaptif, serta pendekatan pengajaran yang holistik, program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam bidang pendidikan yang inklusif dan merata.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan Sekolah Rakyat adalah ketersediaan lahan. Banyak daerah, khususnya wilayah padat atau terpencil, mengalami kendala administratif dan teknis dalam pengadaan lahan untuk fasilitas pendidikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengeluarkan kebijakan percepatan pembebasan lahan.

Langkah ini ditujukan untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menjadi hambatan, dengan menerapkan sistem satu pintu dan skema prioritas lahan untuk sektor pendidikan. Melalui Instruksi Presiden terbaru, proyek pembebasan lahan untuk Sekolah Rakyat dikategorikan sebagai program strategis nasional yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna membantu pemerintah daerah dalam mencari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan adanya sejumlah kendala dihadapi beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmen memberikan dukungan terhadap program ini.

Nusron Wahid menegaskan proses sertifikasi lahan Sekolah Rakyat akan dipercepat dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

Sinergisitas antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

Selain lahan, keberadaan tenaga pengajar merupakan komponen vital dalam keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Pemerintah akan melakukan rekrutmen para tenaga pendidik yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini nantinya akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Jalur ini dirancang tidak hanya untuk lulusan pendidikan formal keguruan, tetapi juga untuk para profesional, relawan pendidikan, dan sarjana lintas disiplin ilmu yang memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif.

Dalam proses seleksinya, pemerintah menekankan pada aspek motivasi, kemampuan adaptasi, dan pemahaman terhadap konteks lokal. Program pelatihan intensif juga disiapkan bagi tenaga pengajar terpilih, termasuk pelatihan pengajaran berbasis komunitas, integrasi teknologi, serta metode pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Pos terkait