Seiring dengan meningkatnya investasi, pemerintah juga memperkuat peran pelatihan vokasi melalui jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Yassierli menjalankan peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. BLK Komunitas yang dibangun di pesantren dan daerah terpencil turut menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pelatihan berkualitas. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 250 ribu peserta untuk mengikuti pelatihan vokasi di berbagai sektor prioritas seperti manufaktur, pertanian, ekonomi kreatif, hingga perhotelan dan jasa.
Selain pelatihan, program sertifikasi juga menjadi perhatian utama. Sertifikasi menjadi alat penting untuk menjamin standar kompetensi nasional dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mencatat bahwa hingga Maret 2025, lebih dari 1,1 juta tenaga kerja telah tersertifikasi. Ini merupakan hasil nyata dari upaya pemerintah dalam membangun SDM unggul secara merata di seluruh wilayah tanah air. Sertifikasi ini juga menjadi nilai tambah bagi pencari kerja dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk untuk peluang kerja di luar negeri.
Keselarasan antara peningkatan kualitas tenaga kerja dan arus investasi membentuk fondasi kuat bagi pembangunan sektor ketenagakerjaan nasional. Upaya pemerintah pusat diperkuat oleh sinergi di tingkat daerah. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan langkah cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menunjukkan bahwa sekitar 40 ribu pekerja terdampak PHK dalam dua bulan pertama 2025. Namun, pemerintah provinsi memilih pendekatan solutif dengan mendorong dialog bersama pelaku industri. Hasilnya, sejumlah perusahaan mengambil langkah alternatif seperti pengurangan jam kerja, bukan PHK total, sehingga kesejahteraan pekerja tetap terjaga.
Pemerintah daerah juga aktif mendukung sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi vokasi, dan pelaku industri. Di berbagai wilayah, program padat karya berbasis desa dan dukungan terhadap UMKM juga terus diperluas sebagai upaya penyerapan tenaga kerja lokal.
Komitmen ini mencerminkan semangat kolaboratif antara pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kokoh dan adaptif terhadap tantangan global. Program seperti Kartu Prakerja, revitalisasi BLK, dan reformasi pendidikan vokasi menjadi pilar penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya berorientasi jangka pendek, seluruh kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh dalam menghadapi disrupsi ekonomi maupun teknologi.
