Pemerintah Indonesia tidak hanya bergerak dalam kerangka domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.
Salah satu langkah penting adalah menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (TIFA) yang sudah eksis sejak 1996. Revitalisasi perjanjian tersebut menjadi landasan dalam negosiasi dagang yang lebih strategis dengan Amerika Serikat.
Airlangga juga menegaskan pentingnya aliansi ekonomi alternatif dengan bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB) milik negara-negara BRICS. Keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral tersebut membuka peluang kerja sama lebih luas, terutama dengan negara-negara mitra non-tradisional seperti Rusia, yang direncanakan akan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia dalam waktu dekat.
Sebagai bagian dari strategi diplomatik, Indonesia turut mendorong penyatuan sikap di kawasan ASEAN untuk menghadapi dinamika kebijakan dagang Amerika Serikat. Airlangga menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN akan bertemu untuk menyelaraskan posisi, dengan Indonesia berperan aktif dalam menginisiasi komunikasi antara negara-negara anggota, termasuk Singapura, Malaysia, dan Kamboja.
Tidak berhenti di situ, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan sejumlah insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong investasi dan perdagangan yang lebih kompetitif.
Relaksasi Non-Tariff Measures (NTMs), evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang, serta pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi menjadi bagian dari strategi besar.
Bahkan, peningkatan impor migas dari AS dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan perdagangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
