Dalam konteks substansi UU TNI, Eko menekankan pentingnya setiap kebijakan terkait militer didasarkan pada analisis kebutuhan yang objektif serta meritokrasi birokrasi yang akuntabel. Hal ini agar setiap keputusan tidak semata-mata politis, tetapi didasarkan pada urgensi faktual dan perencanaan jangka panjang.
“Yang terpenting adalah memastikan setiap kebijakan didasarkan pada analisis kebutuhan dan meritokrasi birokrasi secara akuntabel,” ujar Eko.
Dengan adanya revisi UU TNI, diharapkan peran TNI dalam menjaga keutuhan NKRI dan menghadapi potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri semakin kuat. Pada saat yang sama, masyarakat sipil tetap menjadi pengawas aktif dalam memastikan TNI tetap dalam koridor konstitusi dan demokrasi.
Revisi ini bukan langkah mundur, melainkan penyempurnaan peran militer di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Kolaborasi antara elemen sipil dan militer menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menjamin kehidupan demokratis yang sehat dan berkelanjutan. [-red]
