Kesiapan logistik menjadi aspek lain yang mendapat perhatian serius. Anggota KPU RI, Iffa Rosita, memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, termasuk surat suara yang diberi tanda khusus untuk PSU, sudah siap dan tidak akan mengalami kendala distribusi. Dengan persiapan matang, kemungkinan terjadinya kesalahan teknis dapat diminimalkan sehingga PSU berjalan sesuai rencana dan menghasilkan pemilu yang kredibel.
Dari sisi pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut berperan aktif dalam memastikan bahwa PSU dilaksanakan dengan standar yang tinggi. Pengawasan ketat dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran dan memastikan bahwa prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil benar-benar diterapkan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam menjaga integritas demokrasi.
Bawaslu juga mengimbau jajaran di daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi hoaks. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh informasi hoaks atau isu politik yang tidak jelas sumbernya. Bawaslu bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi terutama di media sosial.
Dengan arahan strategis tersebut, Bawaslu berharap pelaksanaan PSU di empat daerah pada 22 Maret 2025 dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis meskipun berdekatan dengan periode menjelang Lebaran.
