Sebagai bagian dari target nasional, BGN menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2025. Pembangunan ini akan memanfaatkan lahan pemerintah dengan skema pinjam pakai untuk mengatasi kendala anggaran sebesar Rp 200,2 miliar.
“Satu SPPG hanya membutuhkan maksimal 1.000 meter persegi,” ungkap Dadan.
Dadan juga menyebutkan bahwa skema pinjam pakai ini melibatkan berbagai instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dapur umum MBG.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat di kawasan transmigrasi dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap makanan bergizi seimbang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi serta mendukung ketahanan pangan nasional.
