Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, menilai bahwa kegiatan retreat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, retreat ini merupakan program pemerintah yang urgent dan strategis, bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya melihat bahwa kegiatan retret mempunyai ‘legal basis’ yang kokoh,” kata Fahri.
