Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa kegiatan ini juga membekali kepala daerah dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi dan regulasi pemerintahan.
“Pemahaman yang baik terhadap aturan perundang-undangan akan menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan,” jelasnya. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan selaras dan efektif.
Lebih lanjut, Zulfikar menekankan pentingnya semangat pengabdian kepada rakyat. “Kepala daerah harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik semata. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” katanya.
