Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam upaya menjaga integritas dan transparansi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Nota kesepahaman ini melibatkan Koalisi Cek Fakta, Kalyanamitra, dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang ditandatangani pada 1 November 2024, di Jakarta.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran, termasuk penyebaran informasi yang salah (hoax) dan praktik politik uang.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi kerawanan yang teridentifikasi pada tahapan krusial dalam Pilkada, seperti kampanye, penghitungan suara, dan proses pencalonan.
“Tahapan yang paling rawan adalah kampanye, pungut hitung, dan pencalonan. Di situlah fokus kerja sama ini,” ujarnya.
