Keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan Pilkada juga menjadi sorotan. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan agar mahasiswa untuk turut mengawal distribusi logistik Pilkada, terutama mengingat wilayah Indonesia yang luas dan kerawanan pelanggaran, seperti hilangnya Formulir C. Hasil pada Pemilu 2024 di beberapa TPS di Banten. Ajakan ini mencerminkan peran penting mahasiswa sebagai pengawas aktif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Melalui pengawasan ini, mahasiswa tidak hanya menjaga keadilan dalam proses pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa Pilkada berlangsung tanpa politik uang yang merusak integritas demokrasi.
Di Kabupaten Garut, pemerintah daerah juga mengakui pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya Pilkada. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Bambang Hafidz, menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa dapat membantu KPU dan Bawaslu yang memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengawasi seluruh proses Pilkada. Mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai pengawas independen, yang memantau tidak hanya KPU dan Bawaslu, tetapi juga para calon dan pemerintah daerah. Dengan demikian, Pilkada yang demokratis, adil, dan jujur bisa terwujud melalui kolaborasi aktif antara mahasiswa dan penyelenggara pemilu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 60 persen pemilih di Indonesia didominasi oleh kelompok muda. Fakta ini memperkuat argumen bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam menentukan hasil Pilkada. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu secara aktif menggandeng kelompok pemuda dan mahasiswa dalam berbagai program sosialisasi dan pengawasan Pilkada. Kehadiran pemuda sebagai bagian dari proses ini bukan hanya sekadar simbol partisipasi, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
