Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada pengembangan energi terbarukan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi hijau yang lebih luas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.
Pemerintah akan memberikan insentif pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan. Langkah ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi di tingkat komunitas. Dengan keterlibatan UMKM dalam proyek-proyek energi terbarukan, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap investasi di sektor energi terbarukan mematuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pemerintah akan memastikan bahwa aspek ESG dijadikan persyaratan utama dalam setiap proyek energi terbarukan yang didanai oleh investor lokal maupun internasional.
Dalam proses transisi energi ini, pemerintah Prabowo-Gibran sangat memperhatikan dampak sosial yang mungkin terjadi. Transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dapat menyebabkan perubahan besar dalam sektor tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor energi konvensional. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun program perlindungan sosial yang akan melindungi pekerja yang terdampak oleh pensiun dini PLTU dan perubahan lainnya dalam sektor energi.
Pemerintah siap untuk memberikan program pelatihan kepada pekerja yang terdampak, sehingga dapat beralih ke pekerjaan di sektor energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses transisi ini.
