Bersama Mewujudkan Pilkada 2024 yang Bebas dari Politik Uang dan SARA

Oleh: Hardian Sani )*

Pilkada 2024 adalah momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki integritas dan komitmen membangun wilayahnya. Namun, berbagai tantangan terus muncul, terutama praktik politik uang, kecurangan, dan politik identitas berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Tiga hal ini kerap dimanfaatkan untuk memengaruhi hasil pemilu, merusak integritas proses demokrasi. Untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan adil, sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat sangat diperlukan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, menyoroti tiga isu penting yang harus menjadi perhatian dalam Pilkada 2024, yaitu politik uang, kecurangan, dan hoaks. Menurutnya, ketiga isu ini tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa, tetapi juga bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jika ketiga masalah ini tidak diatasi dengan serius, demokrasi Indonesia bisa berada dalam bahaya. Mahfud menjelaskan bahwa kerawanan utama dalam Pilkada 2024 bukan terletak pada daerah tertentu, tetapi pada isu-isu seperti politik uang dan penyebaran berita bohong yang sangat berbahaya bagi keutuhan demokrasi.

Untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas, sinergi antar lembaga pengawas sangat penting. Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers perlu diperkuat. Pada Pemilu Februari lalu, Bawaslu melaporkan telah melakukan lebih dari 141.000 upaya pencegahan, mulai dari identifikasi kerawanan, pendidikan masyarakat, hingga kerja sama publikasi.

Pos terkait