Acara yang berlangsung di Hotel Griya Persada ini dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, dan Kepala Kantor LSM Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni. Hal ini menandakan langkah serius dari pemerintah untuk meredam dampak negatif dari penyebaran hoaks selama proses Pilkada.
Riena menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah selama Pilkada. Dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bawaslu, KPU, dan pihak-pihak terkait lainnya, pengawasan terhadap konten di media sosial diharapkan bisa berjalan optimal. Riena juga menyoroti semakin meluasnya penetrasi informasi di berbagai tingkatan masyarakat, yang membuat pengawasan dan literasi menjadi sangat penting.
Pada titik ini, kita bisa melihat betapa literasi digital menjadi kunci dalam mengatasi masalah hoaks dan isu SARA. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menyaring informasi, maka potensi penyebaran berita palsu bisa ditekan.
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama ketika menerima informasi yang belum tentu benar. Menggunakan hak pilih secara cerdas juga menjadi bagian dari literasi tersebut. Jangan sampai kita terjebak dalam isu-isu yang bisa merusak suasana demokrasi yang seharusnya berjalan sehat.
Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Jateng, juga menyampaikan bahwa kerja sama ini akan sangat membantu personel pengawas pemilu di daerah untuk lebih memahami mekanisme penanganan hoaks. Tak hanya itu, Bawaslu juga berperan dalam mengawasi kampanye dan iklan di media sosial yang kerap menjadi sarang penyebaran informasi menyesatkan.
Hingga saat ini, sudah ada 14 laporan terkait dugaan pelanggaran siber yang telah direkomendasikan ke Bawaslu RI dan Kemenkominfo untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak-pihak anonim yang kerap menyebarkan hoaks tanpa identitas yang jelas.
