Selain itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin juga meminta media agar tidak menjadi sumber penyebaran berita bohong (hoaks) karena hal tersebut seringkali tidak memiliki sumber yang jelas dan hanya dibuat oleh pihak atau oknum tertentu yang ingin mengadu domba masyarakat. Tidak hanya media, seluruh pihak baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat luas juga harus ikut berperan dalam menjaga keutuhan bangsa usai Pemilu 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Periode 2021-2024, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pendidikan politik bagi media sangat penting dalam proses pelaksanaan Pemilu dengan tujuan untuk mencegah dan mereduksi politik identitas dan informasi hoaks. Diharapkan adanya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kepolisian, BSSN, maupun aparat keamanan terkait dengan penggunaan media massa dan media sosial agar dapat digunakan dengan lebih terarah. Kolaborasi ini harus terintegrasi untuk mencegah tersebarnya berita-berita bohong, agar tidak terjadi polarisasi atau politik identitas yang memicu perpecahan pasca Pemilu 2024.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI), Hendrasmo berkomitmen mendukung publikasi positif pasca Pemilu 2024 khususnya terkait dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menginformasikan kepada masyarakat sejumlah program untuk rakyat, seperti, program makanan bergizi. RRI memiliki peranan yang penting untuk mendiseminasikan program dan kebijakannya, sehingga masyarakat semakin aware (peduli) dan tentunya akan memudahkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dukungan dalam bentuk diseminasi karena RRI merupakan media negara. Apalagi, RRI juga bertanggung jawab kepada Presiden. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen agar masyarakat mengetahui apa yang akan dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam konteks program dan kebijakannya. Selain itu, Hendrasmo mengatakan bahwa RRI juga bisa menjadi ruang untuk mengawasi pemerintahan. Dengan demikian, RRI akan total mendukung kebijakan pemerintahan mendatang.
