Menurut Retno terdapat dua hal yang harus diperjuangkan untuk Palestina, Pertama terkait upaya meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina. Kedua, mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Pengakuan sangatlah penting. Pengakuan mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina; merupakan langkah krusial menuju terciptanya Solusi Dua Negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya,” katanya.
Parlemen juga mendukung sikap politik politik luar negeri Indonesia.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ditempat yang berbeda menyampaikan Indonesia memiliki dasar yang kuat membela Kemerdekaan Palestina yaitu UUD 1945 alinea dua.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 ada dua alinea yang secara spesifik menjadi rujukan Indonesia dalam bersikap membela Kemerdekaan Palestina.
Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan itu akan menjadi rujukan konstitusional tentang sikap langgengnya pemerintah Indonesia untuk tetap membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menolak penjajahan Israel, dan aktif melakukan upaya untuk menghadirkan perdamaian di sana.
