Kepala Negara menekankan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk terus menjamin adanya kemudahan birokrasi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena sejatinya kehadiran birokrasi tersebut hendaknya harus melayani, bukan justru mempersulit ataua malah memperlambat.
Hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan pelayanan publik, yakni pada bagaimana tingkat kepuasan masyarakat, termasuk seperti apa manfaat yang mampu rakyat rasakan secara langsung serta bagaimana kemudahan segala urusan mereka bisa berjalan.
Pemerintah sendiri sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk mampu dengan cepat beradaptasi dengan bagaimana adanya perkembangan jaman yang dinamis seperti sekarang ini.
Upaya tersebut dilakukan dengan menempatkan publik sebagai pusat dari penyelenggaraan layanan, termasuk aspirasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan bagaimana arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik.
Kepala Auditorat III.D Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Poegoeh Yoedo Roesmanto menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa meningkatkan kualitas, akuntabilitas, sehingga menjadikan terwujudnya nilai tambah dan manfaat terimplementasi secara nyata dan langsung untuk mengoptimalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Yanuar Nugroho menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang terbukti telah sangat berhasil untuk membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan terus memperluas layanan karena masyarakat sendiri dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Sebagai salah satu contoh, yakni adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga ke daerah-daerah yang memungkinkan warga bisa mengurus semua dokumen, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian, dari dokumen kerja untuk menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) sekalipun sampai mereka purna.
