Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan sepenuhnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mulai dari syarat usia calon hingga ambang batas pencalonan. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa putusan MK tersebut akan menjadi pedoman utama KPU hingga proses penetapan pasangan calon (paslon) selesai.
“[Putusan MK] dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” ujar Afifuddin dalam konferensi pers. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa putusan MK hanya akan diikuti pada saat pendaftaran calon saja.
Putusan MK yang dimaksud adalah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan.
Sementara itu, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa perubahan signifikan pada ambang batas pencalonan. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan bahwa ambang batas hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu daerah, berkisar dari 6,5 hingga 10 persen. Dengan putusan ini, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah, membuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi politik.
