Penting Adanya Komitmen Bersama Semua Pihak Upayakan Pilkada 2024 Kredibel dan Bermartabat

Apapun bentuknya pilihan dalam Pilkada Serentak 2024 itu, seluruh masyarakat di Indonesia tetaplah merupakan saudara dengan yang lain, sehingga jangan sampai ada saling menjelekkan ataupun merendahkan antar warga.

Bagi pihak partai politik (parpol), meski misalnya terjadi perbedaan usulan, hendaknya bisa saling menghormati saja dan menjaga etika politiknya dalam bersosialisasi. Karena perbedaan sendiri sejatinya merupakan sebuah keniscayaan, terutama dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi, sehingga berbeda dalam hal politik merupakan hal yang biasa saja dan lumrah terjadi.

Lebih lanjut, hendaknya semua elemen masyarakat mampu turut terlibat secara aktif dalam memberikan edukasi mengenai bagaimana pentingnya menyalurkan hak pilih mereka, sehingga setiap individu bisa memiliki rasa yang sama untuk tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, yang mana hal itu tidak hanya menjadi beban pihak penyelenggara teknis pemilihan saja.

Menjadi tugas dari seluruh elemen untuk bersama-sama mengawal kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dan mengajak masyarakat untuk datang secara langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) demi menyalurkan hak pilih mereka.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menggandeng aparat keamanan untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang kondusif dan juga kredibel. Menurut Wakil Wali Kota Jaksel, Edi Sumantri bahwa perlu adanya komitmen bersama dari semua untuk untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang bermartabat.

Mulai dari proses persiapan, kampanye, pelaksanaan pencoblosan hingga penetapan siapa pemenang dalam kontestasi politik daerah itu memang harus melibatkan segenap unsur dan elemen dalam mengawalnya.

Terbangunnya koordinasi dan sinergitas yang baik antara elemen masyarakat termasuk dengan aparat keamanan dan penegak hukum jelas sangat penting serta bermanfaat karena akan meminimalisasi bukan hanya potensi kerawanan wilayah saja pada Pilkada Serentak 2024, tetapi juga mengantisipasi potensi ancaman, tantangan, hambatan hingga gangguan lain yang mengganggu stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Bacaan Lainnya

Pos terkait