KALABAHI, WARTAALOR.com – Organisasi mahasiswa se Kabupaten Alor, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI MPO Alor Raya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, (11/4/22).
Aksi demo tersebut mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada awal bulan April lalu. Mahasiswa menegaskan BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk sektor industri rumah tangga, perusahaan dan juga sektor transportasi. Oleh karenanya, BBM begitu penting dalam kehidupan masyarakat.
“Kondisi tersebut dapat tercermin dalam peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi,” ujar Kelompok Cipayung Plus dalam pernyataan sikap tertulis.
Saat orasi di depan kantor DPRD Alor, mahasiswa mengatakan ketika melihat kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang secara resmi telah menaikan harga BBM jenis RON 92, Pertamax, menjadi Rp. 12.500-Rp.13.000 per liter mulai terhitung tanggal 1 April 2022.
Hal ini tentunya akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi serta ikut mengerek angka inflasi.
“Belum lagi permintaan kenaikan gaji karyawan yang tiap tahun terus disuarakan para tenaga kerja di beberapa daerah. Harga barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu,” tandas mahasiswa.
Disisi lain, lanjut mahasiswa, kredit macet dipastikan meningkat bahkan parahnya lagi adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.
Selain itu, dengan peralihan BBM menjadi jenis tertentu juga sangat berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya di kabupaten Alor. Masyarakat seakan dipersulit dengan pasal 3, ayat 1, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indoneisa Nomor 17 Tahun 2019, Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Terhadap poin ini, mahasiswa melihat banyak masyarakat Alor yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Sebab jika pembelian BBM subsidi masyarakat wajib menunjukkan rekomendasi dari dinas terkait. “Kasihan masyarakat semakin dipersulit, mereka sedang menderita karena harga BBM naik. Masyarakat sulit beli BBM subsidi karena harus bawa rekomendasi. Kalau nelayan bawa rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Masyarakat pelaku UKM harus bawa rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM,” tandas mahasiswa dalam orasi maupun saat audiens bersama Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH.
Lanjut mahasiswa dalam aksi demo yang dipimpin Koordinator Umum Jefri Suropati bahwa setiap pembeli jenis BBM tertentu harus mendapatkan surat rekomendasi dari dinas yang berwewenang. Peraturan ini mengakibatkan munculnya pengeluhan dari masyarakat Kabupaten Alor terkhususnya nelayan dan masyarakat di wilayah tertentu yang belum tersentuh listrik.