Bakar Ban, Segel Kantor DPRD Alor Warnai Aksi Kelompok Cipayung Tolak Kenaikan BBM

KALABAHI, WARTAALOR.com – Organisasi mahasiswa se Kabupaten Alor, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI MPO Alor Raya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, (11/4/22).

Aksi demo tersebut mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada awal bulan April lalu. Mahasiswa menegaskan BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk sektor industri rumah tangga, perusahaan dan juga sektor transportasi. Oleh karenanya, BBM begitu penting dalam kehidupan masyarakat.

“Kondisi tersebut dapat tercermin dalam peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi,” ujar Kelompok Cipayung Plus dalam pernyataan sikap tertulis.

Saat orasi di depan kantor DPRD Alor, mahasiswa mengatakan ketika melihat kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang secara resmi telah menaikan harga  BBM jenis RON 92, Pertamax, menjadi Rp. 12.500-Rp.13.000 per liter mulai terhitung tanggal 1 April 2022.

Hal ini tentunya akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi serta ikut mengerek angka inflasi.

“Belum lagi permintaan kenaikan gaji karyawan yang tiap tahun terus disuarakan para tenaga kerja di beberapa daerah. Harga barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu,” tandas mahasiswa.

Disisi lain, lanjut mahasiswa, kredit macet dipastikan meningkat bahkan parahnya lagi adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.

Selain itu, dengan peralihan BBM menjadi jenis tertentu juga sangat berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya di kabupaten Alor. Masyarakat seakan dipersulit dengan pasal 3, ayat 1, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indoneisa Nomor 17 Tahun 2019, Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Terhadap poin ini, mahasiswa melihat banyak masyarakat Alor yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Sebab jika pembelian BBM subsidi masyarakat wajib menunjukkan rekomendasi dari dinas terkait. “Kasihan masyarakat semakin dipersulit, mereka sedang menderita karena harga BBM naik. Masyarakat sulit beli BBM subsidi karena harus bawa rekomendasi. Kalau nelayan bawa rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Masyarakat pelaku UKM harus bawa rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM,” tandas mahasiswa dalam orasi maupun saat audiens bersama Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH.

Lanjut mahasiswa dalam aksi demo yang dipimpin Koordinator Umum Jefri Suropati bahwa setiap pembeli jenis BBM tertentu harus mendapatkan surat rekomendasi dari dinas yang berwewenang. Peraturan ini mengakibatkan munculnya pengeluhan dari masyarakat Kabupaten Alor terkhususnya nelayan dan masyarakat di wilayah tertentu yang belum tersentuh listrik.

Dalam aksi itu, mahasiswa juga singgung terkait dinamika kelangkaan minyak goreng yang pada akibatnya para pengusaha menaikkan harga minyak goreng secara sepihak.

Menurut mahasiswa, naiknya harga sawit di pasar internasional, juga mengakibatkan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp. 22.000 hingga  Rp. 43.000 per liter.

Naiknya harga minyak goreng juga meresahkan masyarakat akar rumput. Belum lagi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya 10 % menjadi 11 %. Mahasiswa menilai kenaikan PPN ini sangat signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.

Berdasarkan masalah tersebut diatas maka sebagai organisasi kepemudaan nasional yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Alor menuntut sebagai berikut: 

1. Menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM saat ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia saat ini. Namun hal yang tidak disadari adalah bahwa saat harga minyak dunia turun, pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.

Pemerintah juga beralasan bahwa mereka hanya menaikan harga pertamax, namun terdapat skema licik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi distribusi premium dan pertalite, sehingga masyarakat akan dipaksa secara bertahap untuk pindah menggunakan pertamax. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.

Pada prinsipnya kebijakan pusat sangat berpengaruh pada kebijakan daerah sehingga dalam menjamin keberlangsungan kesejateran masyarakatnya sangat bergantung pada pemerintah daerah setempat inilah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah.
     
2. Menolak kenaikan harga bahan pokok. Imbas dari naiknya harga BBM adalah naiknya harga bahan pokok. Hal ini juga mengakibatkan kelangkaan beberapa bahan pokok di pasar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan harga bahan pokok tetap stabil apalagi menjelang perayaan Hari Raya Lebaran. Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut. Terkhususnya kelangkaan minyak goreng, pemerintah jangan sampai kalah dengan ulah para pebisnis dan industri yang bermain mengatur ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar.

3. Menolak Kenaikan PPN. Isu kenaikan PPN menjadi 11% untuk menambah pemasukan Negara melalui pajak, sangat kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemic Covid-19. Belum lagi terdapat isu perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian dan perkebunan, hasil hutan dan banyak lainnya.

Justru saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerahkan roda ekonomi agar bangkit dari situasi krisis. Presiden selalu menekankan kepada kabinetnya untuk memiliki sense of krisis terhadap situasi masyarakat saat ini. Namum kebijakan yang diambil tidak mencerminkan hal tersebut. Apalagi disinyalir isu kenaikan PPN untuk menambah pemasukan Negara untuk membiayai proyek IKN. Oleh sebab itu, kami dengan tegas menolak kenaikan PPN.

4. Mendesak Bupati Alor Drs. Amon Djobo agar segera mengintruksikan ke kepala OPD terkait yang berwewenang mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu untuk bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam mengeluarkan surat rekomendasi sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam membeli BBM.

5. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor agar segera mengadakan pasar murah rutin bulanan agar masyarakat tidak dipersulit dengan kelangkahan dan kenaikan harga bahan pokok.

6. Mendesak DPRD Kabupaten Alor untuk segera menaikan pajak bagi pengusaha menengah ke atas.

7. Mendesak DPRD Kabupaten Alor untuk mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pemerataan harga bahan pokok bagi seluruh pengusaha besar di Kabupaten Alor.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan dan besar harapan kami Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Alor bisa meneruskan tuntutan poin 1, 2, dan 3 kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu, untuk poin 4, 5, 6, dan 7 dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Alor.

Pernyataan sikap ini ditekan oleh masing-masing Koordinator Umum Jefri Suropati dan para pimpinan Cipayung Plus Kabupaten Alor yakni An. Ketua
Sekretaris GMNI Cabang Alor Cornelis Banabera, PJS Ketua GMKI Cabang Kalabahi Prentianus Manimakani, Ketua PMKRI Cabang Alor Stefen Momay, Ketua HMI Jamaludin B Demang, Ketua IMM Abdullah Tuti dan Ketua HMI MPO Cabang Alor Cabang Alor Raya Rudi Hardiyanto.

Sementara itu, seperti pantauan Wartawan audiens yang berlangsung di Aula Dharma Wanita sebagai kantor DPRD sementara tidak ada titik temu. Mahasiswa menginginkan audiens tersebut harus dihadiri oleh seluruh anggota DPRD atau paling kurang setengah tambah satu dari 30 anggota DPRD, sebab akan ada tandatangan bersama petisi tolak kenaikan harga BBM. Hal itu sebagai bentuk dukungan DPRD selaku wakil rakyat untuk tolak kenaikan BBM.

Namun kesempatan itu, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek hanya didampingi dua anggotanya yakni Azer D. Laoepada dan Hans Tonu Lema. Sehingga mahasiswa kemudian memberikan ultimatum kepada Enny Anggrek dan Sekretaris DPRD Daud Dolpaly, SH untuk menghadirkan anggota DPRD lainnya pada Selasa, 12 April guna melanjutkan audiens mencari solusi agar ada penanganan terhadap kenaikan harga BBM, minyak goreng serta PPN yang saat ini menjadi issue nasional.

Aksi demo ini juga diwarnai dengan bakar ban mobil di depan kantor DPRD dan menyegel sementara pintu kantor bagian depan sebagai bentuk protes keras. ***(joka)