Terhadap “serangan surat kaleng” tersebut, Bupati Djobo menanggapi secara rasional dan menjelaskan secara terbuka berkaitan dengan tudingan terhadapnya yang lebih hanya memperhatikan kelompok tertentu.
“Saya lantik pejabat eselon tanggal 21 Desember 2020 lalu ada yang kritik, ada yang ribut bilang saya perhatikan agama tertentu. Di Pemerintahan Daerah ini tidak ada jabatan agama. Kecuali jabatan itu di Kementerian Agama yang orang sebut Bimas. Bahkan di Bimas itu, misalkan di Bimas katolik kalau belum ada yang memenuhi syarat bisa diisi oleh orang agama lain yang memenuhi syarat. Di Pemda tidak ada nomenklatur jabatan agama,” tegas Djobo kepada Wartawan saat konferensi pers di Ruang Kerjanya, Selasa (5/1/2021).
Djobo menjelaskan, mutasi seorang pejabat tentu melalui sebuah mekanisme dan prosedur sesuai aturan yang ada, sehingga bukan seenaknya dirinya tentukan, karena dirinya bukan tim seleksi.
