Oleh: Alexander Royce*)
Perubahan iklim kini ikut menentukan arah investasi, perdagangan, dan daya saing industri. Perusahaan dituntut menghitung jejak emisi, sementara negara menyiapkan energi bersih dan tata kelola karbon yang kredibel. Modal Indonesia mencakup hutan, gambut, mangrove, energi terbarukan, mineral, dan pasar domestik. Tantangannya ialah mengubah kekayaan itu menjadi nilai ekonomi tanpa mengorbankan alam dan masyarakat.
Ekonomi karbon tidak sebatas jual beli kredit emisi. Konsep ini memasukkan emisi ke dalam perhitungan ekonomi sehingga penurunan gas rumah kaca memperoleh insentif. Pasar karbon hanya satu instrumen. Efisiensi energi, pengelolaan limbah, perlindungan hutan, dan inovasi industri tetap menjadi fondasi transformasi hijau.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Muhammad Jumhur Hidayat, membawa agenda tersebut ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung 9–20 November 2026 di Antalya, Türkiye. Indonesia mengangkat lima prioritas, mulai dari transisi energi bersih dan industrialisasi hijau, solusi berbasis alam, kota tangguh iklim dan nol sampah, pendanaan iklim serta pasar karbon, hingga keadilan iklim dan pembangunan inklusif. Arah ini menghubungkan kebijakan iklim dengan investasi dan penciptaan kerja.
Jumhur juga menekankan tata kelola iklim yang bertumpu pada integritas lingkungan, ketahanan ekonomi, dan inklusi sosial. Hutan, gambut, mangrove, serta pesisir perlu dijaga karena menopang sumber air, pangan, dan perlindungan dari bencana. Transisi rendah karbon juga harus membuka akses energi, kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal agar kelompok rentan tidak menanggung beban secara tidak proporsional.