Perkembangan COP31 memberi contoh penerjemahan agenda itu. Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian pembelian hasil mitigasi yang menargetkan pengurangan hingga 12 juta ton CO₂e melalui proyek PLTS terapung dengan penyimpanan baterai. KLH/BPLH juga menawarkan 30 proyek karbon kepada investor internasional. Dari jumlah itu, dua proyek telah tersertifikasi, delapan masih dalam proses sertifikasi, dan 20 berada pada tahap pengembangan. Besarnya peluang berjalan beriringan dengan pekerjaan untuk memastikan kualitas proyek.
Capaian diplomasi karbon akan bermakna jika mendorong perubahan proses produksi di dalam negeri. Kawasan industri menjadi ruang uji apakah hilirisasi dapat diselaraskan dengan efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi.
Di tingkat industri, ESG Manager IWIP, Li Yumo, menggambarkan pengembangan kawasan terintegrasi sebagai jalan menuju produksi yang lebih efisien. Integrasi pertambangan, pengolahan nikel, produksi material baterai, manufaktur baterai, hingga kendaraan berat berbasis energi baru memungkinkan pemanfaatan material dan energi sesuai karakteristiknya. Keterhubungan antarfasilitas membuka ruang mengurangi pemborosan sumber daya dan menerapkan ekonomi sirkular.
Li juga menempatkan keberlanjutan lebih luas daripada pembaruan teknologi. Tata kelola transparan, rantai pasok bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, penghormatan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja perlu berjalan bersama. Pengembangan ekosistem IWIP ditandai ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan peletakan batu pertama 11 proyek hilirisasi pada Oktober 2026. Namun, klaim hijau harus dibuktikan melalui data energi, emisi, limbah, dan dampak sosial yang terbuka serta dapat diuji.
Agar komitmen industri dapat diukur dan dipercaya pasar, diperlukan lembaga independen yang mampu menguji, memeriksa, dan mengesahkan kinerja lingkungan. Kebutuhan ini sekaligus membuka ruang bagi jasa profesional dalam ekonomi hijau.