Oleh: Imelda Pratiwi )*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu isu strategis yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus memperkuat berbagai langkah pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan dan lahan berjalan sesuai ketentuan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang bertanggung jawab.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya pada kegiatan pemadaman, tetapi juga penguatan aspek pencegahan melalui pengawasan terhadap aktivitas korporasi. Pemerintah menempatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, seluruh pemegang konsesi diharapkan menjalankan tanggung jawab pengelolaan kawasan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sejalan dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan lingkungan.
Presiden Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Selain itu, sebanyak 26 perusahaan masih dalam proses penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang menjalani penyelidikan kepolisian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan instrumen hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas korporasi sekaligus memastikan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.