Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan melalui penindakan hukum, evaluasi perizinan, hingga peninjauan hak pengelolaan lahan perusahaan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Kepala Negara juga memaparkan upaya penanganan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan dan menimbulkan dampak kabut asap lintas batas hingga Malaysia dan Singapura. Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk mengendalikan situasi tersebut.