Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Penindakan Karhutla oleh Korporasi

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri. Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi, mulai dari pembatalan HGU seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang hak yang berakhir, hingga menghentikan penerbitan HGU baru.

“Sebanyak 11 perusahaan pemegang HGU telah direkomendasikan Kabareskrim untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan hak. Dari hasil penelusuran kepemilikan, terdapat investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pemegang saham domestik,” ungkap Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyebut pengawasan HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) perlu diperkuat.

Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran atau paksaan pemulihan. Sebanyak 120 subjek hukum lainnya masih menjalani proses penanganan tindak pidana.

“Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai tindakan sesuai peraturan, termasuk pembekuan, pencabutan, atau penghentian perpanjangan izin,” tegas Dudung.

Pos terkait