Reformasi PKWT sebagai Fondasi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Oleh: Dwi Saputri)*

Perlindungan dan kesejahteraan pekerja merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, reformasi ketenagakerjaan, khususnya pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

PKWT merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Namun, penerapannya perlu diiringi dengan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian status kerja maupun mengurangi hak-hak pekerja. Oleh karena itu, reformasi PKWT menjadi penting untuk memastikan hubungan kerja berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perlindungan tersebut. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan kepastian hukum, memperkuat hak-hak pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Yassierli, regulasi tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hingga pemutusan hubungan kerja. Dengan cakupan pengaturan tersebut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja, serta mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Pos terkait