Reformasi PKWT sebagai Fondasi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Penguatan regulasi juga perlu diikuti dengan pengawasan dan implementasi yang konsisten. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa iklim investasi yang kondusif harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kerja, termasuk PKWT, guna memastikan pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja dan pertumbuhan dunia usaha bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan. Sebaliknya, kepastian hubungan kerja dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dapat menjadi faktor pendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Perusahaan memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan operasional, sementara pekerja mendapatkan jaminan atas hak dan kewajibannya.

Dukungan terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan juga datang dari kalangan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru secara umum lebih baik dibandingkan aturan sebelumnya. Ia menilai regulasi tersebut membawa perbaikan dalam pengaturan tenaga kerja alih daya atau outsourcing, memperjelas sanksi bagi perusahaan yang melanggar, serta memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja.

Menurut Said Iqbal, mayoritas serikat buruh menerima UU tersebut karena sekitar 85 persen usulan mereka telah diakomodasi, sedangkan 15 persen lainnya merupakan hasil kompromi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal ini mencerminkan adanya ruang dialog dan kompromi antara pekerja dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Langkah pemerintah dalam memperkuat regulasi ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya menyelaraskan kepentingan pekerja dan pemberi kerja menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Melalui penguatan aturan, pemerintah turut membangun landasan yang lebih baik bagi terciptanya kepastian dalam dunia kerja.

Pos terkait