JAKARTA — Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi untuk mendapatkan layanan publik.
Kemudahan itu menjadi salah satu tujuan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang disosialisasikan pemerintah.
UU yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 itu menjadi landasan untuk menyelaraskan penyelenggaraan data lintas instansi dan mengatasi fragmentasi informasi.
Sosialisasi digelar Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti pimpinan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah secara daring.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, Satu Data Indonesia dan Pemerintah Digital bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Ia mengibaratkan data sebagai minyak yang perlu diolah dan dipastikan kualitasnya sebelum dimanfaatkan.
“Jika data adalah minyaknya, Pemerintah Digital merupakan jaringan yang mengalirkan manfaatnya kepada masyarakat,” ujar Rini.